TIMES PRIANGAN TIMUR, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah cepat merespons polemik dana sebesar Rp4,1 triliun yang disebut mengendap sebagai deposito di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Pada Rabu (22/10/2025), Dedi mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengonfirmasi sumber data yang menyebut adanya simpanan besar dari APBD Jawa Barat tersebut.

“Hari ini saya sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” ujar Dedi di Bandung.

Langkah itu, menurut Dedi, dilakukan agar pemerintah provinsi dapat memastikan kebenaran dan akurasi data yang telah memicu perdebatan publik.

Sebelum berkoordinasi dengan dua lembaga tersebut, Dedi mengaku telah melakukan penelusuran internal di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Ia memanggil seluruh pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan tidak ada manipulasi atau kekeliruan data.

“Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, apakah mereka berkata jujur berdasarkan data dan fakta, atau berbohong,” ujarnya.

Dedi menyebut, hasil pemeriksaan internal menunjukkan tidak ada simpanan sebesar Rp4,1 triliun seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, dari data yang diterima pada periode 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Itu tidak ada," katanya.

Usai penelusuran internal, Dedi menegaskan akan melakukan verifikasi silang dengan data yang dimiliki Kemendagri serta Bank Indonesia.

“Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” ujarnya.

Dedi menambahkan, seluruh proses klarifikasi akan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik, agar tidak ada kesimpangsiuran informasi terkait pengelolaan APBD Jawa Barat.

“Kami akan lakukan semua secara terbuka agar publik tahu fakta yang sebenarnya,” ucapnya.

Polemik bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin (20/10/2025). Dalam rapat itu, Purbaya menyebut terdapat 15 daerah yang memiliki dana mengendap di luar bank pembangunan daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat dengan jumlah Rp4,17 triliun.

Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki deposito sebesar Rp14,68 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Data tersebut disebut bersumber dari Bank Indonesia, yang mencatat total dana mengendap di rekening kas daerah di seluruh Indonesia mencapai Rp233 triliun, terdiri atas: Simpanan pemerintah kabupaten: Rp134,2 triliun; Simpanan pemerintah provinsi: Rp60,2 triliun; Simpanan pemerintah kota: Rp39,5 triliun

Dedi menegaskan seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta. (*)