TIMES PRIANGAN TIMUR, TANGERANG – Berbagai pihak mengusulkan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Usulan itu terjadi karena banyaknya kasus keracunan masal yang dialami siswa setelah menyantap MBG. Usulan datang dari parlemen, praktisi, akademisi, dan masyarakat.

Anggaran MBG sempat diungkap oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa baru terserap 18,6% dari total anggaran Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Bahkan anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun. Kenaikan anggaran mencapai hampir 5 kali lipat.

Program pemerintah yang awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi program bancakan sekolompok orang. Menteri desa pernah menyampaikan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan kemandirian pangan. Melalui desa yang mandiri dan bercorak pangan. Faktanya, MBG tidak menyerap UMKM dan BUMDes desa itu melainkan menggunakan produk lain. Program ini menjadi jauh panggang daripada api.

Peran MBG memang penting untuk meningkatkan nutrisi siswa dan guru. Belum banyak orang tua yang memahami pentingnya makanan bergizi. Banyak orang tua yang mementingkan rasa bagi anak namun berdampak pada kesehatan jangka panjang. Anak lebih familiar dengan makanan beku, jajanan, dan makanan instan.

Itu sebabnya pada saat MBG baru diterapkan banyak yang komplain makananya tidak enak. Mereka meminta dialihkan ke sosis dan nuget. Makanan bergizi ada di sekitar kita dan tidak mahal. Ketidaktahuan yang membuat orang tua tidak memberikan itu ke anak sejak kecil.

Nutrisi hanya salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak. Mutu pembelajaran salah satu yang utama. Pembelajaran dilakukan di 3 ranah. Pertama, ranah keluarga sebagai pembelajaran keluarga dan karakter.

Kedua, ranah lingkungan yang menjadi pembelajaran sosial dan agama. Ketiga, pembelajaran di sekolah sebagai pembelajaran akademik. Nutrisi yang baik dapat membantu pertumbuhan sel otak anak.

Permasalahan dunia pendidikan Indonesia bukan saja terkait kebutuhan gizi anak. Ketimpangan kualitas pendidikan yang dikelola swasta dan negara berbeda. Secara harga pun tidak sama. Biaya pendidikan di swasta mahal namun kualitas pendidikannya lebih baik dari pada sekolah negeri. Mulai dari rekrutmen guru, cara mengajar guru, jam belajar siswa, dan lainnya.

Biaya pendidikan gratis di sekolah negeri tidak dibarengi kualitas pendidikan. Guru sekolah negeri cenderung malas mengajar. Jam belajar siswa sekolah negeri lebih sedikit. Serta maraknya guru titipan yang kurang kompeten.

Pendidikan gratis di sekolah bermutu dibutuhkan oleh semua masyarakat bawah. Perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah negeri agar masyarakat miskin dapat menikmati pendidikan gratis yang berkualitas.

Selain itu, perlu adanya subsisi pendidikan di sekolah swasta agar masyarakat miskin juga dapat menimba ilmu di sekolah swasta tanpa takut biaya mahal.

Pendidikan gratis tidak menjamin keluarga semangat menyekolahkan anak. Kebiasaan masyarakat Indonesia terlalu menyepelekan yang gratis. Karakter ini membuat semangat belajar siswa cenderung rendah.

Masyarakat perlu mengubah pandangan menyepelekan yang gratis menjadi yang gratis juga bisa bermutu. Jika demikian, pemerintah bisa mengalihkan sebagian MBG untuk subsidi biaya pendidikan di sekolah swasta.

Akan ke mana alokasi anggaran yang berasal dari sumber pajak ini diberikan? Kebijakan harus berdampak positif bagi masyarakat. Pajak yang dipungut dari rakyat harus dikembalikan ke masyarakat, salah satunya ke ranah pendidikan.

Evaluasi kurikulum pendidikan perlu dilakukan. Evaluasi bukan berarti mengganti kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi untuk meningkatkan mutu penting karena banyak sekolah yang cenderung jualan buku. Buku pelajaran yang tidak melalui review dinas pendidikan yang melibatkan ahli sering kali lolos ke sekolah.

Evaluasi tenaga pendidik secara menyeluruh perlu dilakukan. Banyak guru yang tidak sesuai dengan bidangnya. Selama ini, guru hanyalah profesi terakhir bagi sarjana yang kesuliatan mencari pekerjaan. Setelah banyak ditolak oleh perusahaan barulah melamar menjadi guru. Belum lagi guru titipan yang tidak melalui proses seleksi menjadi guru. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus benar-benar profesional, kompeten, dan dijamin kesejahteraannya.

Sekolah gratis bisa diterapkan dengan baik apabila mutu pendidikan sudah diterapkan di semua sekolah. MBG tidak bisa dibatalkan mendadak karena asupan makanan bergizi siswa masih rendah. Sarana dan prasarana pendidikan juga perlu perbaikan menyeluruh agar tidak ada kekhawatiran sekolah ambruk.

Kualitas guru perlu diperbaiki melalui studi lanjut dan pembekalan profesi guru profesional. Tunjangan guru perlu dibuat merata agar tidak terjadi ketimpangan antara guru ASN dan guru honorer. Mutu menjadi tujuan utama bidang pendidikan. Sisanya hanya pelengkap pendidikan. (*)

***

*) Oleh : Dr. Misbah Priagung Nursalim, S.S., M.Pd., Dosen di Universitas Pamulang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.