TIMES PRIANGAN TIMUR, YOGYAKARTA – Pajak memegang peranan krusial dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memungkinkan pemerintah membiayai berbagai proyek pembangunan. 

Salah satu aspek penting dari pembangunan ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual, sebagaimana diamanatkan oleh UUD dan Pancasila.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa. Pendidikan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berpengaruh pada tingkat fertilitas dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan di lingkungan kerja. 

Negara dengan tingkat pendidikan tinggi di kalangan penduduknya cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan melalui pajak adalah langkah strategis untuk masa depan yang lebih cerah.

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 49 ayat (1), mewajibkan alokasi dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara.

Pendapatan dari pajak memberikan kontribusi signifikan bagi sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membangun sekolah, menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, memperbarui kurikulum, dan membayar gaji guru yang berkualitas. Investasi semacam ini berdampak positif pada kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, perpajakan yang adil dan efisien berperan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan. 

Langkah ini membantu mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.

Pendidikan yang baik adalah kunci pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik. Melalui perpajakan yang efektif, pemerintah dapat memastikan setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan berkualitas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini akan menciptakan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan berdaya saing tinggi yang dapat membantu negara mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosialnya.

Dengan demikian, perpajakan yang efektif adalah investasi dalam masa depan negara melalui pengembangan sektor pendidikan. Pendapatan pajak yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, produktif, dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan perpajakan mendukung investasi masa depan negara melalui pengembangan sektor pendidikan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pajak bukan hanya alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga instrumen vital dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan mampu mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga setiap warga negara dapat merasakan manfaatnya dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju.

Investasi dalam pendidikan melalui pajak adalah investasi dalam masa depan negara. Pendidikan yang baik akan menciptakan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan berdaya saing tinggi, yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, guna menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, produktif, dan berkelanjutan. Pajak, dengan demikian, bukan hanya alat pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga instrumen vital untuk membangun Indonesia yang lebih maju.

***

*) Oleh : Hilma Fanniar Rohman, Dosen Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.