PANGANDARAN – Rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Pemkab Pangandaran) menerapkan program shalat berjamaah di lingkungan sekolah masih di tahap kajian dan menunggu rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pangandaran.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pangandaran, Soleh Supriyadi, mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menjalankan program tersebut, terutama terkait pelaksanaan shalat Jumat di sekolah.

Menurutnya, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan ibadah tersebut sah secara syariat.

"Kami perlu memastikan semua sesuai aturan, termasuk ketentuan masjid yang digunakan harus memiliki legalitas dari Kementerian Agama," ujar Soleh, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, koordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama menjadi langkah penting sebelum program tersebut diterapkan secara resmi di sekolah.

Baca juga

Festival 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Jadi Ruang Pembentukan Karakter Pelajar di Tasikmalaya

Gagasan program ini sendiri muncul dari masukan para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang menilai perlunya pembinaan terhadap siswa saat mengikuti shalat berjamaah.

Selama ini, masih ditemukan siswa yang kurang khusyuk dan cenderung bercanda saat pelaksanaan ibadah berlangsung.

Untuk itu, Disdikpora Pangandaran berencana menyusun program shalat berjamaah yang terintegrasi dengan pembinaan karakter siswa, termasuk melalui pengawasan langsung oleh guru.

"Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan akhlak siswa," katanya.

Baca juga

Jembatani Kampus dan Industri, Unsil Tasikmalaya Cetak Creativepreneur Muda Melek Finansial

Jika telah mendapatkan fatwa dan rekomendasi, pemerintah daerah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai dasar pelaksanaan program di sekolah-sekolah.

Program ini diharapkan dapat mendukung upaya pembentukan generasi yang unggul dan berkarakter di Kabupaten Pangandaran. (*)