BANJAR – Rencana penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi Covid-19 akan dimasukkan ke dalam peraturan daerah  ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat. 

Ini disampaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Penegak Perda Kota Banjar Omay Sukmarya, Kamis (24/3/2022).

 "Jika sebelumnya sanksi bagi pelanggar prokes berdasarkan peraturan dari provinsi maka setelah menjadi Perda maka pemberian sanksi mengacu pada Perda Ketertiban Umum," jelasnya.

Baca juga

Dorong Swasembada Pangan, Pemkab Majalengka Terima Alsintan dan Pestisida Tahun 2025

Perubahan Perda Tibum Tranmas nomor 6 tahun 2020 tentang keteriban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat saat ini masih dalam pembahasan karena akan ada dua pasal yang dimasukan, yaitu  terkait prokes dan sanksi minuman beralkohol," sebutnya.

Dalam pasal prokes perda ketertiban umum disebutkan sanksi atau denda yakni maksimal kurungan 3 bulan atau sanksi denda Rp50 juta.  "Sementara denda miras yang semula dikenakan kurungan 6 bulan  menjadi 3 bulan bagi penjual atau pengedar minuman beralkohol," paparnya.

Baca juga

Strategi Senyap Jaga Lumbung Pangan, Bupati Majalengka Salurkan Bantuan Pestisida

Dalam penerapan sanksi miras terdapat perubahan menjadi maksimal 3 bulan kurungan baik yang mengonsumsi maupun yang mengedarkan atau menjual. "Sebelumnya diterapkan sanksi maksimal 6 bulan kurungan untuk pengedar, dalam perubahan Perda ini dipangkas menjadi 3 bulan saja," imbuhnya.

Tipiring pelanggar prokes yang mengacu pada Perda perlu diwaspadai oleh masyarakat karena nantinya akan ada  penindakan bagi pelanggar prokes berdasarkan Perda ketertiban umum. (*)