TIMES PRIANGAN TIMUR, JAKARTA – Enam bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan, pemerintah masih berjibaku dengan sederet persoalan. Mulai dari pasokan bahan pangan yang tersendat, tata kelola dapur yang belum seragam, hingga kasus keracunan massal yang menyentak perhatian publik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, publik tak bisa berharap semua masalah MBG selesai dalam waktu singkat. “Masih ada yang kurang tentu, tapi saya kira kita jangan terus berharap dalam enam bulan bisa beres semua, ya tidak mungkin lah. Tapi kalau tiga bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus,” ujarnya di kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Pernyataan Luhut itu datang setelah ia menerima laporan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) tentang pelaksanaan MBG sepanjang Agustus–September. Data menunjukkan sejumlah perbaikan, meski kendala teknis dan non-teknis masih terus menghantui.

Dari Penyerapan Tenaga Kerja hingga Pasokan Protein

Menurut laporan BGN, program MBG telah menyerap 380 ribu pekerja di berbagai daerah. Luhut menyebut capaian ini penting karena membantu mengurangi pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Namun, di balik capaian itu, mulai muncul masalah serius: kekurangan pasokan sumber protein seperti telur, ayam, dan ikan. “Pasokan sayuran dan buah-buahan juga perlu ditambah untuk perbaikan pelaksanaan MBG. Makanya perlu pembenahan yang sangat penting, membangun kebun sayur, kebun pisang, dan seterusnya,” kata Luhut.

Ia optimistis, jika rantai pasok bisa dibenahi, perputaran dana di tingkat masyarakat akan ikut bergerak. DEN bahkan berencana menghitung dampak ekonomi yang dihasilkan MBG dalam waktu dekat.

KLB Keracunan: Pukulan Terbesar Program MBG

Optimisme itu terguncang ketika kasus keracunan massal akibat menu MBG muncul di sejumlah daerah. Kejadian Luar Biasa (KLB) sempat ditetapkan di Kabupaten Bandung Barat, setelah lebih dari 1.000 siswa jatuh sakit.

Data BGN per 30 September 2025 mencatat, total korban keracunan mencapai 6.457 orang di tiga wilayah besar yakni 1.307 orang di Sumatera, 4.147 orang di Jawa, dan 1.003 orang di Indonesia Timur.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui masih ada banyak celah yang perlu diperbaiki. Menyikapi hal itu, Luhut meminta percepatan sertifikasi higienitas dapur MBG. “Kita minta sertifikasi higienitas. Pak Dadan sudah respons. Ya kita paham mungkin masih barang baru, tapi data-data tadi oke,” ucap Luhut.

“Barang Baru” yang Butuh Waktu

Luhut berulang kali menekankan bahwa MBG adalah “barang baru” yang wajar jika masih penuh kekurangan. Ia meminta publik tidak terjebak dalam pesimisme. “Bangsa kita ini bangsa besar. Saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang masih ada di sana-sini kekurangan,” katanya.

DEN sendiri mengklaim rutin memantau pelaksanaan MBG dengan kunjungan lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan. Hasil pemantauan itu disampaikan langsung kepada Presiden sebagai bahan evaluasi.

Ujian Kepercayaan Publik

Kasus keracunan massal telah menempatkan MBG dalam sorotan tajam. Di satu sisi, program ini memberi dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal. Di sisi lain, kelemahan manajemen dapur dan rantai pasok mengancam kepercayaan masyarakat.

Ke depan, keberhasilan MBG tak hanya diukur dari jumlah pekerja yang terserap atau menu yang tersaji di meja siswa, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan program.

Seperti ditegaskan Luhut, perjalanan MBG masih panjang. “Kalau tiga bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini.”(*)