TIMES PRIANGAN TIMUR, MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan infrastruktur tahun 2025 dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan sistem digital. 

Langkah ini untuk memastikan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Majalengka, Agus Permana, menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas sekaligus keterbukaan dalam setiap tahapan pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur merupakan wujud nyata arahan Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, yang selalu menekankan integritas serta pengawasan ketat.

"Seluruh pengadaan dilakukan melalui mekanisme terbuka. Kami memprioritaskan kualitas agar hasil pembangunan bertahan lama dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Tidak ada monopoli, karena semua lelang dilakukan melalui LPSE sesuai aturan," ujar Agus, Jumat (29/8/2025).

Hal senada disampaikan Sekretaris PUTR Majalengka, Ruchyana yang menjelaskan bahwa transparansi justru mendorong persaingan sehat antar penyedia jasa.

"Daftar penyedia jasa disusun berdasarkan kriteria ketat seperti rekam jejak, kapasitas teknis, dan kemampuan keuangan. Tuduhan monopoli sangat tidak berdasar," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga PUTR, Mamat Surahmat, menekankan bahwa sistem terbuka melahirkan proyek berkualitas. Jalan-jalan yang dibangun kini lebih kuat, bahkan tahan kendaraan berat. Ini bukti transparansi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Majalengka, Hendra Krisniawan, juga menepis tudingan adanya penguasaan proyek oleh pihak tertentu. Ia menegaskan, pengawasan ketat diterapkan melalui audit dan evaluasi kinerja rutin.

"Sejauh ini Inspektorat tidak pernah menemukan adanya praktik pengkondisian proyek. Semua proses dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bahkan, sistem digital seperti e-katalog LKPP membuat ruang intervensi semakin kecil," ucap Hendra.

Menurut Hendra, Bupati Majalengka telah memberikan arahan tegas agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjaga integritas melalui manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Pemkab Majalengka juga terus mendorong penggunaan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini, peluang praktik curang dapat diminimalkan dan kesempatan terbuka luas bagi pelaku usaha lokal yang kompeten.

"Bupati sangat tegas, tidak ada kompromi terhadap pelanggaran. Semua pembangunan harus bersih, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat," tegas Hendra.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu atau tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan bahwa pembangunan 2025 akan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. (*)