TIMES PRIANGAN TIMUR, JAKARTA – Kelompok Kerja Anti-Disinformasi Indonesia (KONDISI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait maraknya retorika antek asing yang diarahkan kepada media independen, aktivis, serta organisasi masyarakat sipil. KONDISI menilai narasi tersebut bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berbahaya karena melemahkan kredibilitas media dan gerakan warga yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

Sejak 25 Agustus hingga awal September 2025, tercatat 107 unjuk rasa terjadi di 32 provinsi Indonesia. Dalam rangkaian aksi itu, sedikitnya 10 orang tewas, lebih dari 3.000 orang ditangkap, dan 10 orang hilang. Jurnalis, aktivis, serta media independen juga mengalami kekerasan, serangan digital, hingga kriminalisasi karena meliput atau mendampingi para korban.

Disinformasi Serang Media Independen

Direktur KONDISI, Damar Juniarto, menyebut dalam sepekan terakhir ruang digital dipenuhi serangan disinformasi. Narasi yang beredar di platform X menuduh sejumlah media independen dan organisasi masyarakat sipil menerima pendanaan asing.

"Mereka dituduh menerima pendanaan dari lembaga asing yang bertujuan menggerakkan demonstrasi tersebut. Serangan ini beredar masif di platform X,” ujar Damar Juniarto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima TIMES Indonesia, Senin (8/9/2025). 

Akun-akun seperti @BrianJBerletic dan @DagnyTaggart963 menyebut nama Tempo, Project Multatuli, Konde, Remotivi, LBH Jakarta, hingga BEM SI dan KSPSI sebagai “alat asing”. Tuduhan itu kemudian diperkuat dengan wawancara media Rusia Sputnik bersama Angelo Giuliano, yang menduga keterlibatan lembaga asing seperti The National Endowment for Democracy (NED) dan Open Society Foundation yang didirikan George Soros di balik demonstrasi di Indonesia.

Menurut KONDISI, pola disinformasi serupa sebelumnya juga muncul, misalnya pada Maret 2025 saat publik memprotes revisi UU TNI. Kala itu, aktivis KontraS dan Tempo juga dituding sebagai antek asing.

Retorika Antek Asing Diulang Pejabat Negara

KONDISI menyoroti penggunaan retorika serupa oleh pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Pada 15 Februari 2025, saat aksi daring #IndonesiaGelap, Prabowo menuding adanya intervensi asing melalui LSM dan media. Pernyataan senada ia ulangi dalam pidato Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni 2025.

Kepala BIN, Abdullah Mahmud Hendropriyono, juga ikut menuding adanya keterlibatan asing dalam demonstrasi akhir Agustus 2025. KONDISI menegaskan retorika semacam ini justru melemahkan media independen yang bekerja dengan disiplin verifikasi dan kode etik jurnalistik.

Kebebasan Bersuara Dilindungi Konstitusi

KONDISI menilai retorika “antek asing menunggangi media independen" merupakan serangan terhadap kredibilitas media yang justru selama ini memiliki rekam jejak yang baik, profesional dan menjadi garda terdepan dalam mengabarkan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia.

Retorika semacam ini jelas mengabaikan fakta bahwa media independen bekerja dengan menerapkan kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi yang ketat dalam proses kerja redaksinya. Model-model pendanaan dan bisnis yang dikembangkan oleh media independen jelas bukan untuk mencampuri editorial dan isi pemberitaan. Begitu pula dengan pendanaan yang diberikan kepada organisasi masyarakat sipil bukan dipakai untuk membiayai kerusuhan, tetapi penguatan organisasi.

Selain itu, retorika antek asing tersebut juga meremehkan dan mengabaikan fakta bahwa setiap warga negara memiliki hak dan independensi untuk melontarkan kritik dan menggalang aksi protes untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dan elite politiknya. Oleh karena itu, menuding aksi protes dan kritik media sebagai hasil operasi antek asing merupakan pembodohan publik. Seluruh bentuk penyampaian protes di Indonesia dilindungi sebagai hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang dilindungi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

KONDISI menegaskan, “Ada pihak-pihak yang tidak ingin masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan faktual dari kondisi yang sekarang ini terjadi dan sibuk mendistorsi informasi untuk membenturkan masyarakat dengan media independen, aktivis, dan pembela hak asasi manusia.. Maka dari itu, kita jangan sampai terpengaruh dan harus terus mendukung kerja-kerja media dan masyarakat sipil dalam menyuarakan kondisi sebenarnya yang dialami Indonesia.”

Cegah Meluasnya Disinformasi

Untuk mencegah meluasnya disinformasi, KONDISI mendesak:

1. Pemerintah dan DPR RI: Elit-elit politik dan pejabat negara segera berhenti menggunakan retorika antek asing pada setiap momen protes publik. Pejabat pemerintah dan anggota DPR seharusnya lebih mendengarkan untuk membuka komunikasi politik, berupaya memenuhi tuntutan publik untuk menghapus kebijakan tidak pro-rakyat memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menyegerakan reformasi POLRI..
2. Publik: Masyarakat perlu bersikap kritis dan bijak dalam menanggapi retorika antek asing yang dialamatkan pada media independen dan organisasi masyarakat sipil, baik yang dilontarkan oleh pejabat negara atau akun-akun pemengaruh (influencer) dan buzzer di media sosial. Hal ini penting agar xenophobia (perasaan takut atau tidak suka terhadap apa yang dipersepsikan sebagai asing) dan kecurigaan berlebihan pada intervensi asing yang dapat menjauhkan dari isu sebenarnya yang sedang diprotes tidak menyebar luas.
3. Komunitas Media: Media dan jurnalis di Indonesia agar tidak mengamplifikasi disinformasi dan propaganda retorika antek asing yang digunakan untuk mendelegitimasi media independen dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Media perlu lebih kritis menerima retorika dan konten propaganda yang disebarkan akun-akun dari domestik atau dari luar untuk melemahkan gerakan publik. (*)