TIMES PRIANGAN TIMUR, BANJAR – Posnu Kota Banjar mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk mempertanyakan dugaan gadai aset desa di Desa Mulyasari.

Pembina Posnu, Muhlison mempertanyakan peranan DPMD dalam mengawasi roda pemerintahan desa terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan aset di Desa Mulyasari.

"Monitoring dan evaluasinya bagaimana ke desa-desa, ko bisa ga tau ada penyalahgunaan aset seperti itu? Itu kan ada pendamping desa juga? Masa ga terpantau situasi di desanya," kecamnya, Senin (7/7/2025).

Muhlison menyayangkan kurang tegasnya  DPMD dalam memberikan pembinaan dan penanganan atas persoalan tersebut. Ia khawatir lemahnya pengawasan dan pembinaan dapat membuka potensi penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tataran pemerintahan desa.

Kendati DPMD mengaku sudah turun langsung ke Desa guna melakukan pemeriksaan, dikatakan Muhlison bahwa DPMD tidak melanjutkan dan menunggu hasil dari penanganan Inspektorat.

"Tadi kan disampaikan bahwa Kepala Desa dan Sekdesnya tidak mengakui adanya penggadaian aset desa ke DPMD, semestinya ditelusuri juga kenapa pihak kecamatan sampai sempat melakukan penyitaan aset tersebut," ujarnya.

Mantan Ketua PMII Kota Banjar ini juga meminta DPMD mengaitkan dugaan gadai 4 unit motor inventaris milik Pemkot dan Desa Mulyasari yang dibantah kepala desa dengan surat perjanjian yang dibuat untuk 4 oknum perangkat desa.

"Itu sangat kontraduktif dengan pernyataannya kepala desa yang membantah adanya gadai aset desa tapi disisi lain dia mengakui telah membuat surat perjanjian dengan oknum-oknum tersebut terkait permasalahan ini," tandasnya.

Muhlison berharap persoalan ini dapat menjadi acuan bagi DPMD agar dapat lebih meningkatkan pembinaan ke desa-desa agar tidak terulang lagi penyalahgunaan aset desa.

Sementara itu, Plt Kepala.DPMD Kota Banjar, Eddy Nurjaman mengucapkan terimakasih atas kontroling sosial yang dilakukan Posnu.

"Pada dasarnya aset pemerintah itu memang tidak boleh dijaminkan. Sementara ini penanganannya sudah ditangani oleh Inspektorat. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa," terangnya.

"Kami juga mengimbau seluruh desa bahwa pengadministrasian penggunaan aset tidak melanggar aturan yang ada," tegasnya. (*)