TIMES PRIANGAN TIMUR, BANJAR – Posnu mengecam pernyataan Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono terkait rencana pembelian mobil baru di anggaran tahun 2026 yang awalnya disebut untuk pimpinan DPRD, namun kemudian diakui untuk eksekutif.

Muhlison, tokoh yang berbicara atas nama Posnu, menilai pernyataan tersebut sebagai pembohongan publik dan fitnah terhadap institusi DPRD.

"Kan kemarin Pak Wali Kota menyebutkan rencana pembelian itu untuk pimpinan DPRD. Sementara keterangan terbaru dia mengakui itu untuk eksekutif. Bukan pimpinan DPRD. Artinya apa? Ya ini ada pembohongan terhadap masyarakat luas," kata Muhlison dengan nada kritis.

Muhlison menilai pernyataan awal Wali Kota yang menyebut pembelian mobil untuk pimpinan DPRD sebagai fitnah terhadap lembaga resmi negara, sehingga seharusnya Wali Kota meminta maaf kepada publik.

"Karena bohong menyebut itu untuk pimpinan DPRD, berarti ini semacam fitnah terhadap institusi resmi. Harusnya yang bersangkutan meminta maaf. Karena akibat tuduhan tersebut banyak pihak mengecam DPRD karena dinilai abai terhadap kondisi dan tidak berempati kepada masyarakat yang tengah menjalani ekonomi sulit. Padahal yang mau beli kan eksekutif bukan legislatif atau DPRD," lanjutnya.

Muhlison menyarankan Wali Kota tidak memaksakan rencana pembelian mobil baru dan lebih fokus pada agenda kerja seperti mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum menunjukkan progres berarti.

Menurutnya, PAD selama ini kurang mendapat fokus serius dan cenderung administratif tanpa upaya transformatif dan kongkrit.

"Sebaliknya, Pemkot getol sekali dan sangat kreatif ketika berbicara rencana belanja daerah yang terkadang bersifat pemborosan dan tidak memprioritaskan kebutuhan riil masyarakat," kritik Muhlison.

Muhlison mencontohkan data APBD 2024 yang menurutnya menunjukkan alokasi anggaran kurang tepat, seperti anggaran jasa layanan umum kantor yang besar sementara program penting seperti pengembangan perumahan dan kawasan permukiman minim anggaran.

"Sebaiknya evaluasi saja, jangan terlalu memaksakan. Fokus saja pembangunan Daerah, PAD kita masih belum ada progres berarti dari tahun ke tahun," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Muhlison meminta Wali Kota lebih bijak dan hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan sebagai pejabat publik yang berdampak luas bagi masyarakat.

Ia juga tegas meminta rencana pembelian mobil tahun anggaran 2026 dikaji ulang mengingat kondisi APBD yang memprihatinkan.

"Sebaiknya dalam berstatemen tidak asal. Untuk rencana pembelian sebaiknya dievaluasi kembali, tidak harus memaksakan kehendak, berikan teladan yang baik untuk masyarakat. Melihat kondisi APBD yang mulai batuk-batuk sebaiknya kencangkan ikat pinggang," pungkas Muhlison.

Sementara itu, Wali Kota Banjar secara terpisah mengaku bahwa sebelumnya tidak tahu terkait rencana pengadaan mobil dinas saat sejumlah awak media tiba-tiba menanyakan peruntukan mobil dinas tersebut nantinya.

"Awalnya saya tidak tahu peruntukannya. Kan biasanya Wali Kota baru tahu kalau sudah ada DESK-nya. Tapi sebelumnya kan ada masukan dari Posnu waktu audensi dengan TAPD, itu baru tahu ada anggaran untuk mobil dinas," ucapnya.

Wali Kota berujar bahwa pengadaan mobil dinas dianggarkan untuk fasilitas penunjang Wakil Wali Kota yang saat ini menggunakan mobil dinas bekas tahun 2009.

"Mobil dinas tersebut untuk mendukung mobilitas wakil wali kota dalam menjalankan tugas-tugasnya," katanya.

Wakil Wali Kota, Supriana, saat dihubungi mengakui bahwa untuk mobilitasnya dalam pelayanan kepada masyarakat kadang meminjam kendaraan dinas ke BPBD.

"Saya sih menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kita berbicara tidak berdasarkan keinginan tapi karena memang ada kebutuhan, tapi ya kita juga tergantung kondisi kalau memang tidak memungkinkan ya kita menyesuaikan saja," terang Supriana.

Supriana mengaku akan mengikuti keputusan Wali Kota terkait anggaran untuk pengadaan mobil dinas. (*)