TIMES PRIANGAN TIMUR, YOGYAKARTA – DPRD Gunungkidul menegaskan komitmennya untuk meningkatkan literasi hukum sekaligus memperkuat transparansi kepada masyarakat melalui optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Langkah ini sebagai bentuk keterbukaan DPRD dalam menyediakan akses informasi hukum yang mudah, cepat, dan akurat bagi publik.

Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Kedua regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan keterbukaan produk hukum pemerintah daerah dan DPRD kepada masyarakat.

Sekretaris DPRD Gunungkidul, Purwono Sulistyohadi, menjelaskan bahwa JDIH memiliki peran strategis sebagai pusat penyebaran informasi hukum yang valid, terintegrasi, dan dapat diakses oleh siapa saja.

 “Melalui JDIH DPRD Gunungkidul ini, kami ingin masyarakat memahami isi dan tujuan setiap produk hukum. Dengan tumbuhnya budaya dan kesadaran hukum, penegakan hukum dapat berlangsung lebih efektif,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Purwono menegaskan, keberadaan JDIH merupakan wujud nyata transparansi DPRD dalam membuka akses terhadap dokumen hukum daerah. Melalui JDIH, masyarakat dapat mengetahui berbagai peraturan daerah, keputusan DPRD, hingga produk hukum lainnya secara terbuka dan bertanggung jawab.

Selain memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, penguatan JDIH juga mendukung tertib administrasi hukum di lingkungan pemerintahan. Aparatur diharapkan semakin memahami tata cara pengelolaan dan pembaruan dokumen hukum secara tepat.

Dengan penguatan ini, DPRD Gunungkidul berharap tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum serta mampu memanfaatkan informasi hukum secara mandiri dan bijak.

Masyarakat dapat mengakses produk-produk hukum DPRD melalui laman jdih-dprd.gunungkidulkab.go.id serta berita terkait kegiatan DPRD Gunungkidul melalui setwan.gunungkidulkab.go.id. (*)