TIMES PRIANGAN TIMUR, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan akan semakin memperkuat kontribusi mereka dalam berbagai sektor kehidupan.

Hal itu ia sampaikan seusai menghadiri peluncuran buku “Women in Law Enforcement: Mendobrak Gender Trap Polisi Wanita” karya Irjen Pol (Purn) Juansih di Gedung ASEEC Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (11/9/2025).

Menurut Khofifah, buku tersebut tidak hanya merefleksikan jebakan gender dalam sektor keamanan, tetapi juga di berbagai bidang lain. “Perempuan sebenarnya punya kapasitas besar untuk menempati posisi strategis. Namun sering kali terhambat tantangan internal, seperti peran ganda sebagai ibu, maupun tantangan eksternal,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran polisi wanita (Polwan) memiliki arti penting untuk memperkuat kapasitas institusi keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Karena itu, pengarusutamaan gender perlu diperkuat di semua lini tanpa terkecuali.

Berdasarkan data Polri tahun 2023, jumlah Polwan di Indonesia masih sekitar 8 persen dari total personel, dengan proporsi di level pimpinan yang lebih rendah lagi.

“Inilah tantangan kita bersama. Kita harus mendorong kesetaraan gender yang lebih berkualitas. Perempuan harus terus diberdayakan, dan sistem meritokrasi perlu diprioritaskan agar baik laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama,” tegas Khofifah.

Meski demikian, ia mengapresiasi kiprah perempuan di berbagai sektor, khususnya mereka yang terus berjuang meningkatkan kapasitas diri demi mewujudkan kesetaraan di institusi yang masih dominan dengan kultur maskulin.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauziyah, yang turut hadir dalam acara ini menekankan pentingnya peran Polwan dalam penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Pendekatan yang keliru kerap memperburuk trauma korban. Di sinilah polisi perempuan berperan dengan empati dan sensitivitas yang sering kali lebih efektif dalam menangani kasus berbasis gender maupun kekerasan seksual,” jelasnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa Polwan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, termasuk keterbatasan akses promosi jabatan. “Kehadiran perempuan di kepolisian bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan nyata untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada korban,” tambahnya.

Arifatul menegaskan, pengarusutamaan gender adalah agenda bersama yang harus didorong secara nasional. “Perempuan, termasuk Polwan, harus mendapat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dengan laki-laki di semua bidang,” tuturnya.

Acara peluncuran buku ini juga dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, serta Rektor Universitas Airlangga, Muhammad Madyan. (*)