BANJAR – Komisi II DPRD Kota Banjar tengah menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Guna mengurai sumbatan komunikasi dan menyamakan persepsi, Komisi II berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta seluruh rumah sakit di Kota Banjar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rossi Hernawati, mengungkapkan bahwa rencana ini dipicu oleh adanya beberapa kendala teknis dan perbedaan pandangan di lapangan yang berdampak pada pelayanan peserta BPJS.

Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah lambatnya proses pembaruan data pada Health Facilities Information System (HFIS) serta adanya perbedaan pandangan terkait klaim pembayaran pelayanan kesehatan antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

​"Kemarin kan versinya masih berbeda-beda, kata pihak ini begini, kata pihak itu begitu. Terutama soal perbedaan pandangan klaim pembayaran layanan," ujar Rossi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (19/6/2026).

"Makanya kami di Komisi II memandang perlu untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum. Kami akan mengumpulkan semua rumah sakit, BPJS, dan Dinas Kesehatan," imbuhnya.

​Selain masalah klaim anggaran, RDPU mendatang juga akan membahas ketersediaan dokter spesialis di masing-masing fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penanganan medis khusus.

​Dorong Optimalisasi Labkesda

​Di sisi lain, Rossi juga menyinggung soal optimalisasi laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Kota Banjar.

Saat ini, Labkesda sebenarnya sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, khususnya untuk melayani pemeriksaan laboratorium bagi pasien prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) seperti penderita diabetes dan penyakit khusus lainnya.

Namun, agar keberadaan Labkesda ini berjalan lebih maksimal, Komisi II mendorong Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan seluruh Puskesmas di Kota Banjar agar aktif memberikan rujukan pemeriksaan laboratorium ke Labkesda.

"Sudah mulai jalan kerjasamanya. Tapi untuk mengoptimalkannya, Puskesmas yang berada di bawah naungan Dinkes harus bisa merekomendasikan atau merujuk cek laboratoriumnya ke Labkesda," tambahnya.

Pantau Pelayanan di PMC

​Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Banjar juga telah melakukan kunjungan kerja ke kantor BPJS Kesehatan dan RS PMC.

Dalam kunjungan tersebut, para wakil rakyat ini fokus mempertanyakan sejauh mana kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kota Banjar.

​Tidak hanya soal pelayanan medis, Komisi II juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mempertanyakan kontribusi nyata pihak rumah sakit swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan bagi warga sekitar.

​Terkait kepastian waktu pelaksanaan RDPU gabungan tersebut, Rossi menegaskan pihaknya akan segera mencocokkan dengan jadwal kedewanan.

"Kami sedang menunggu penyesuaian jadwal, tapi yang jelas ini akan diagendakan secepatnya," pungkas Rossi. (*)