TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pengurus daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Tasikmalaya. Kamis (5/3/2026). 

Pertemuan yang berlangsung di kantor DPRD Kota Tasikmalaya tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Para mahasiswa dan pimpinan legislatif tampak berdiskusi santai namun serius mengenai berbagai isu strategis yang sedang dihadapi masyarakat.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua PD KAMMI Kota Tasikmalaya, Roihan Syahrul Mubarok, yang hadir bersama Sekretaris Jenderal KAMMI Kota Tasikmalaya, Muhammad Fajar Anugrah serta sejumlah pengurus lainnya.

Silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi agenda perkenalan organisasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum penyampaian aspirasi mahasiswa mengenai berbagai persoalan publik yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam forum dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian mereka,

Mulai dari kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan, meningkatnya angka pengangguran di kalangan generasi muda, hingga dinamika pembangunan kota yang memerlukan pengawasan serta partisipasi masyarakat.

Para mahasiswa menilai bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal arah pembangunan daerah.

Mereka juga berharap adanya ruang komunikasi yang lebih terbuka antara kalangan mahasiswa dengan pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.

Diskusi pun berkembang menjadi pembahasan mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Apresiasi Kepedulian Sosial Mahasiswa

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Heri Ahmadi menyatakan apresiasinya terhadap kepedulian mahasiswa terhadap persoalan sosial di masyarakat.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam sistem demokrasi sebagai kelompok intelektual yang mampu memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan publik.

Menurutnya, tradisi kritik dari kalangan kampus merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami sangat terbuka menerima aspirasi dari mahasiswa. Tradisi kritis dari kalangan kampus adalah bagian penting dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik,” ujar Heri Ahmadi.

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskursus kebijakan publik akan membantu pemerintah daerah dalam memahami berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pesan Penting untuk Mahasiswa

Dalam dialog tersebut, Heri Ahmadi turut menyampaikan tiga pesan penting kepada para aktivis mahasiswa KAMMI agar tetap menjaga peran intelektual mereka di tengah masyarakat.

Pesan pertama adalah menjaga sikap kritis terhadap kebijakan publik. Namun demikian, kritik tersebut perlu disampaikan dengan pendekatan yang konstruktif dan tetap menjunjung tinggi etika dialog.

“Mahasiswa harus tetap kritis. Itu bagian dari fungsi intelektual di masyarakat,” katanya.

Pesan kedua adalah pentingnya melakukan kajian yang mendalam sebelum menyampaikan kritik atau tuntutan kepada pemerintah.

 Menurutnya, kritik yang didasarkan pada analisis yang matang akan lebih mudah diterima serta berpotensi memberikan solusi yang nyata. “Lakukan kajian secara mendalam sehingga kita memahami masalah secara faktual dan nyata,” ujarnya.

Pesan ketiga adalah pentingnya penggunaan data dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap kebijakan publik. “Kalau masukan itu berbasis data, tentu akan lebih mudah diterima dan dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan,” tambahnya.

Perkuat Komitmen Komunikasi

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membuka ruang komunikasi antara mahasiswa dan DPRD Kota Tasikmalaya.

Bagi Fraksi PKS di DPRD Kota Tasikmalaya, dialog dengan kalangan mahasiswa dipandang sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kehadiran mahasiswa dalam ruang-ruang diskusi kebijakan publik juga diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Di tengah dinamika pembangunan kota, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan generasi muda dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (*)