TIMES PRIANGAN TIMUR, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyambut positif langkah Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang mulai memusatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru setelah penyelenggaraan ibadah haji usai.

Menurut HNW, perhatian pemerintah melalui Kementerian Agama pada sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan guru, merupakan kebijakan yang tepat.

“Alhamdulillah, pelaksanaan haji tahun ini dinilai sangat memuaskan berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2025 oleh BPS. Dan kini Kemenag melanjutkan kerja dengan menghadirkan kebijakan penting bagi pendidikan, seperti kenaikan insentif guru, peningkatan kuota PPG, hingga pengangkatan guru honorer. Semua ini patut diapresiasi dan harus segera diwujudkan dengan sebaik-baiknya,” kata HNW dalam keterangannya, Kamis (11/9/2205).

Sebelumnya, Menag mengumumkan kenaikan insentif bagi 227.147 guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Selain itu, sepanjang 2025 tercatat 206.411 guru mengikuti Program Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700 persen dibandingkan tahun 2024. Kemenag juga telah mengangkat 52 ribu guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

HNW berharap, proses penyaluran berbagai program tersebut tidak dipersulit oleh urusan administrasi. “Para guru sebaiknya dibantu agar hak-hak mereka bisa terserap secara optimal, tentu tetap sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Politisi PKS itu menambahkan, keberpihakan terhadap guru juga telah menjadi fokus perjuangan DPR, termasuk dalam pembahasan RAPBN 2026. Anggaran Kementerian Agama untuk belanja pegawai dan operasional, yang mencakup tunjangan guru dan gaji PPPK, berhasil ditingkatkan dari Rp36,9 triliun menjadi Rp49,3 triliun.

Bahkan, dalam rapat kerja dengan Menag awal September lalu, disepakati tambahan anggaran Rp21,7 triliun, antara lain untuk revitalisasi madrasah dan digitalisasi pendidikan.

“Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, saya berharap kualitas pendidikan keagamaan dapat meningkat signifikan. Apalagi, Kemenag kini bisa lebih fokus pada penguatan pendidikan dari tingkat RA/TK hingga perguruan tinggi, tanpa lagi terbebani urusan penyelenggaraan haji,” kata HNW. (*)